-->

Daftar Artikel

PASANG IKLAN DI SINI!
(MURAH SESUAI BUDGET ANDA)

MANUSIA DAN LINGKUNGAN: Kunci Atasi Masalah Kesehatan Lingkungan
Lihat Detail

MANUSIA DAN LINGKUNGAN: Kunci Atasi Masalah Kesehatan Lingkungan


  
  


Promo
Rp71.250 Rp49.000
Manusia dan lingkungan. Inilah dua kata yang saling berhubungan. Dari aktivitas keduanya, permasalahan kesehatan lingkungan muncul silih berganti dalam hidup masyarakat Indonesia. Begitu pun sebaliknya, aktivitas manusia dan lingkungan itu merupakan dua hal yang sangat menentukan dalam mengatasi masalah kesehatan lingkungan. Atas dasar pemikiran tersebut, buku ini hadir memberi sumbangsih pola pikir dalam mengatasi kesehatan lingkungan yang semakin kompleks. Buku yang Anda pegang dan baca ini diberi judul: "Manusia dan Lingkungan: Kunci Atasi Masalah Kesehatan Lingkungan." Buku yang membahas masalah dan solusi kesehatan lingkungan.

Inilah buku bunga rampai yang ditulis oleh para pendidik, peneliti, teknisi, praktisi, dan mahasiswa yang menekuni terkait bidang kesehatan lingkungan. Gaya bahasa tulisan dalam tiap bagiannya dikemas secara populer, sehingga tulisannya enak dibaca dan mengalir saat menikmati isinya.

Buku ini sangat cocok bagi para mahasiswa maupun praktisi yang bekerja di bidang kesehatan lingkungan dan lingkungan hidup. Selamat membaca isi buku ini selengkapnya terkait:
1. Potret masalah kesehatan lingkungan
2. Mitigasi hidrologi upaya atasi banjir bandang
3. Leptospirosis, perubahan iklim, dan tantangan pembangunan berkelanjutan
4. Potret kebijakan pengendalian leptospirosis di Indonesia
5. Mengenal konsep ideal pengelolaan sampah
6. Potret Black Soldier Fly (BSF) dalam menyelamatkan lingkungan
7. Memelihara koloni Aedes aegypti sebagai nyamuk uji
8. Apakah para Dewa masih menaungi dataran Dieng?
9. Memahami manusia dan lingkungan.


Untuk Pemesanan
Hub: 081284826829


  
  


Promo
Rp71.250 Rp49.000
Manusia dan lingkungan. Inilah dua kata yang saling berhubungan. Dari aktivitas keduanya, permasalahan kesehatan lingkungan muncul silih berganti dalam hidup masyarakat Indonesia. Begitu pun sebaliknya, aktivitas manusia dan lingkungan itu merupakan dua hal yang sangat menentukan dalam mengatasi masalah kesehatan lingkungan. Atas dasar pemikiran tersebut, buku ini hadir memberi sumbangsih pola pikir dalam mengatasi kesehatan lingkungan yang semakin kompleks. Buku yang Anda pegang dan baca ini diberi judul: "Manusia dan Lingkungan: Kunci Atasi Masalah Kesehatan Lingkungan." Buku yang membahas masalah dan solusi kesehatan lingkungan.

Inilah buku bunga rampai yang ditulis oleh para pendidik, peneliti, teknisi, praktisi, dan mahasiswa yang menekuni terkait bidang kesehatan lingkungan. Gaya bahasa tulisan dalam tiap bagiannya dikemas secara populer, sehingga tulisannya enak dibaca dan mengalir saat menikmati isinya.

Buku ini sangat cocok bagi para mahasiswa maupun praktisi yang bekerja di bidang kesehatan lingkungan dan lingkungan hidup. Selamat membaca isi buku ini selengkapnya terkait:
1. Potret masalah kesehatan lingkungan
2. Mitigasi hidrologi upaya atasi banjir bandang
3. Leptospirosis, perubahan iklim, dan tantangan pembangunan berkelanjutan
4. Potret kebijakan pengendalian leptospirosis di Indonesia
5. Mengenal konsep ideal pengelolaan sampah
6. Potret Black Soldier Fly (BSF) dalam menyelamatkan lingkungan
7. Memelihara koloni Aedes aegypti sebagai nyamuk uji
8. Apakah para Dewa masih menaungi dataran Dieng?
9. Memahami manusia dan lingkungan.


Untuk Pemesanan
Hub: 081284826829


  
  


Promo
Rp71.250 Rp49.000
Manusia dan lingkungan. Inilah dua kata yang saling berhubungan. Dari aktivitas keduanya, permasalahan kesehatan lingkungan muncul silih berganti dalam hidup masyarakat Indonesia. Begitu pun sebaliknya, aktivitas manusia dan lingkungan itu merupakan dua hal yang sangat menentukan dalam mengatasi masalah kesehatan lingkungan. Atas dasar pemikiran tersebut, buku ini hadir memberi sumbangsih pola pikir dalam mengatasi kesehatan lingkungan yang semakin kompleks. Buku yang Anda pegang dan baca ini diberi judul: "Manusia dan Lingkungan: Kunci Atasi Masalah Kesehatan Lingkungan." Buku yang membahas masalah dan solusi kesehatan lingkungan.

Inilah buku bunga rampai yang ditulis oleh para pendidik, peneliti, teknisi, praktisi, dan mahasiswa yang menekuni terkait bidang kesehatan lingkungan. Gaya bahasa tulisan dalam tiap bagiannya dikemas secara populer, sehingga tulisannya enak dibaca dan mengalir saat menikmati isinya.

Buku ini sangat cocok bagi para mahasiswa maupun praktisi yang bekerja di bidang kesehatan lingkungan dan lingkungan hidup. Selamat membaca isi buku ini selengkapnya terkait:
1. Potret masalah kesehatan lingkungan
2. Mitigasi hidrologi upaya atasi banjir bandang
3. Leptospirosis, perubahan iklim, dan tantangan pembangunan berkelanjutan
4. Potret kebijakan pengendalian leptospirosis di Indonesia
5. Mengenal konsep ideal pengelolaan sampah
6. Potret Black Soldier Fly (BSF) dalam menyelamatkan lingkungan
7. Memelihara koloni Aedes aegypti sebagai nyamuk uji
8. Apakah para Dewa masih menaungi dataran Dieng?
9. Memahami manusia dan lingkungan.


Untuk Pemesanan
Hub: 081284826829

Inilah Referensi Seputar DBD yang Wajib Dibaca
Lihat Detail

Inilah Referensi Seputar DBD yang Wajib Dibaca


Buku Referensi
PASANG IKLAN DI SINI!
(MURAH SESUAI BUDGET ANDA)
"Referenasi buku ini sangat tepat untuk dijadikan referensi bagi masyarakat ilmiah yang membutuhkan informasi mengenai penyakit dengue."

1. Dengue Update: Menilik Perjalanan Dengue di Jawa Barat 

Badan kesehatan dunia (WHO) menyatakan bahwa dari 20 penyakit tropis yang terabaikan, khususnya dalam kategori penyakit infeksi oleh virus, salah satunya demam berdarah dengue (DBD). Sejak pertama kali kemunculannya, kejadian demam berdarah dengue telah mencuri perhatian dunia. Bahkan, kasus DBD di Indonesia setiap tahunnya berfluktuasi dan semakin meluas, baik dari jumlah maupun wilayahnya. 

Buku yang disajikan dalam bentuk bunga rampai ini hadir memberikan informasi dari berbagai sisi mengenai seluk-beluk yang mempengaruhi perjalanan penyakit DBD, di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Selain memberikan gambaran mengenai sebaran kasus dan faktor risiko, beberapa faktor yang menentukan terhadap pola sebaran DBD dijelaskan secara detail dalam buku ini.

Buku ini sangat tepat untuk dijadikan referensi bagi masyarakat ilmiah yang membutuhkan informasi mengenai penyakit dengue. Selain itu, buku ini dapat menjadi salah satu bahan dalam penyusunan kebijakan penatalaksanaan dan pengendalian dengue di Indonesia.

2. Buku: Dengue Dalam Multi Perspektif 

Demam Derdarah Dengue (DBD) mulai menjangkit kembali sebagian wilayah tanah air di awal Tahun 2019. Sebagian diantaranya telah dinyatakan status Kejadian Luar Biasa (KLB). Perubahan cuaca dan pemanasan global sering dinilai sebagai pemicu dalam peningkatan populasi nyamuk. Meskipun demikian situasi terkini mengenai DBD belum menemukan rumusan solusi yang tepat. Kasus DBD merupakan masalah kesehatan yang kompleks yang harus ditanggulangi dalam multi perspektif. DBD tidak hanya berkaitan dengan pemberantasan sarang nyamuk. DBD disebabkan oleh infeksi virus dengue melalui perantara nyamuk Aedes aegypti. Peningkatan populasi Nyamuk Aedes aegypti dipengaruhi oleh berbagai faktor sehingga penanggulangannya harus dikaji secara multi perspektif.

Buku berjudul “Dengue Dalam Multi Perspektif” ini merupakan bunga rampai yang memaparkan beragam aspek dalam penaggulangan DBD, mulai dari asal-usul, ekologi, siklus hidup, insektisida, peran masyarakat, epidemiologi dan pengembangan vaksin dengue. Setiap paparan diolah dari berbagai kajian akademis, penelitian, artikel ilmiah dan sebagainya.


3. Buku: Surveilans & Pengendalian Vektor Demam Berdarah Dengue 

 

Demam berdarah dengue (DBD) adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes sp. Upaya yang sangat efektif dalam pengendaliannya adalah dengan memutus siklus perkembang biakan nyamuk Aedes spp dengan cara pengendalian sarang nyamuk (PSN) oleh seluruh masyarakat.

Kegiatan PSN harus dilakukan berkesinambungan di setiap rumah tinggal, tempat-tempat umum (TTU) dan tempat-tempat institusi (TTI) oleh penanggungjawabnya masing-masing. Maka diluncurkanlah Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik yang penanggungjawab dan pelaksananya adalah Jumantik Rumah di rumah tinggal dan Jumantik Lingkungan di TTU dan TTI. Jumantik Rumah dan Jumantik Lingkungan, dalam buku ini dinamai Juru Pembasmi Jentik (Jumbastik) karena fungsinya sebagai pemantau dan pembasmi jentik nyamuk Aedes spp di tempatnya masing-masing. 

Buku ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang pelaksanaan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik di rumah tinggal, TTU dan TTI dengan tujuan memutuskan rantai penularan DBD. Selain itu juga tentang cara praktis melawan DBD yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Semoga, DBD tidak menjadi masalah lagi di masa yang akan datang.

Bagi pembaca yang ingin berbagi inspirasi dan motivasi dengan Penulis hubungi

Blog: www.ArdaDinata.com   FB: ARDA DINATA 

Twitter: @ardadinata Instagram: @arda.dinata Telegram: ardadinata 


Buku Referensi
PASANG IKLAN DI SINI!
(MURAH SESUAI BUDGET ANDA)
"Referenasi buku ini sangat tepat untuk dijadikan referensi bagi masyarakat ilmiah yang membutuhkan informasi mengenai penyakit dengue."

1. Dengue Update: Menilik Perjalanan Dengue di Jawa Barat 

Badan kesehatan dunia (WHO) menyatakan bahwa dari 20 penyakit tropis yang terabaikan, khususnya dalam kategori penyakit infeksi oleh virus, salah satunya demam berdarah dengue (DBD). Sejak pertama kali kemunculannya, kejadian demam berdarah dengue telah mencuri perhatian dunia. Bahkan, kasus DBD di Indonesia setiap tahunnya berfluktuasi dan semakin meluas, baik dari jumlah maupun wilayahnya. 

Buku yang disajikan dalam bentuk bunga rampai ini hadir memberikan informasi dari berbagai sisi mengenai seluk-beluk yang mempengaruhi perjalanan penyakit DBD, di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Selain memberikan gambaran mengenai sebaran kasus dan faktor risiko, beberapa faktor yang menentukan terhadap pola sebaran DBD dijelaskan secara detail dalam buku ini.

Buku ini sangat tepat untuk dijadikan referensi bagi masyarakat ilmiah yang membutuhkan informasi mengenai penyakit dengue. Selain itu, buku ini dapat menjadi salah satu bahan dalam penyusunan kebijakan penatalaksanaan dan pengendalian dengue di Indonesia.

2. Buku: Dengue Dalam Multi Perspektif 

Demam Derdarah Dengue (DBD) mulai menjangkit kembali sebagian wilayah tanah air di awal Tahun 2019. Sebagian diantaranya telah dinyatakan status Kejadian Luar Biasa (KLB). Perubahan cuaca dan pemanasan global sering dinilai sebagai pemicu dalam peningkatan populasi nyamuk. Meskipun demikian situasi terkini mengenai DBD belum menemukan rumusan solusi yang tepat. Kasus DBD merupakan masalah kesehatan yang kompleks yang harus ditanggulangi dalam multi perspektif. DBD tidak hanya berkaitan dengan pemberantasan sarang nyamuk. DBD disebabkan oleh infeksi virus dengue melalui perantara nyamuk Aedes aegypti. Peningkatan populasi Nyamuk Aedes aegypti dipengaruhi oleh berbagai faktor sehingga penanggulangannya harus dikaji secara multi perspektif.

Buku berjudul “Dengue Dalam Multi Perspektif” ini merupakan bunga rampai yang memaparkan beragam aspek dalam penaggulangan DBD, mulai dari asal-usul, ekologi, siklus hidup, insektisida, peran masyarakat, epidemiologi dan pengembangan vaksin dengue. Setiap paparan diolah dari berbagai kajian akademis, penelitian, artikel ilmiah dan sebagainya.


3. Buku: Surveilans & Pengendalian Vektor Demam Berdarah Dengue 

 

Demam berdarah dengue (DBD) adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes sp. Upaya yang sangat efektif dalam pengendaliannya adalah dengan memutus siklus perkembang biakan nyamuk Aedes spp dengan cara pengendalian sarang nyamuk (PSN) oleh seluruh masyarakat.

Kegiatan PSN harus dilakukan berkesinambungan di setiap rumah tinggal, tempat-tempat umum (TTU) dan tempat-tempat institusi (TTI) oleh penanggungjawabnya masing-masing. Maka diluncurkanlah Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik yang penanggungjawab dan pelaksananya adalah Jumantik Rumah di rumah tinggal dan Jumantik Lingkungan di TTU dan TTI. Jumantik Rumah dan Jumantik Lingkungan, dalam buku ini dinamai Juru Pembasmi Jentik (Jumbastik) karena fungsinya sebagai pemantau dan pembasmi jentik nyamuk Aedes spp di tempatnya masing-masing. 

Buku ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang pelaksanaan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik di rumah tinggal, TTU dan TTI dengan tujuan memutuskan rantai penularan DBD. Selain itu juga tentang cara praktis melawan DBD yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Semoga, DBD tidak menjadi masalah lagi di masa yang akan datang.

Bagi pembaca yang ingin berbagi inspirasi dan motivasi dengan Penulis hubungi

Blog: www.ArdaDinata.com   FB: ARDA DINATA 

Twitter: @ardadinata Instagram: @arda.dinata Telegram: ardadinata 


Buku Referensi
PASANG IKLAN DI SINI!
(MURAH SESUAI BUDGET ANDA)
"Referenasi buku ini sangat tepat untuk dijadikan referensi bagi masyarakat ilmiah yang membutuhkan informasi mengenai penyakit dengue."

1. Dengue Update: Menilik Perjalanan Dengue di Jawa Barat 

Badan kesehatan dunia (WHO) menyatakan bahwa dari 20 penyakit tropis yang terabaikan, khususnya dalam kategori penyakit infeksi oleh virus, salah satunya demam berdarah dengue (DBD). Sejak pertama kali kemunculannya, kejadian demam berdarah dengue telah mencuri perhatian dunia. Bahkan, kasus DBD di Indonesia setiap tahunnya berfluktuasi dan semakin meluas, baik dari jumlah maupun wilayahnya. 

Buku yang disajikan dalam bentuk bunga rampai ini hadir memberikan informasi dari berbagai sisi mengenai seluk-beluk yang mempengaruhi perjalanan penyakit DBD, di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Selain memberikan gambaran mengenai sebaran kasus dan faktor risiko, beberapa faktor yang menentukan terhadap pola sebaran DBD dijelaskan secara detail dalam buku ini.

Buku ini sangat tepat untuk dijadikan referensi bagi masyarakat ilmiah yang membutuhkan informasi mengenai penyakit dengue. Selain itu, buku ini dapat menjadi salah satu bahan dalam penyusunan kebijakan penatalaksanaan dan pengendalian dengue di Indonesia.

2. Buku: Dengue Dalam Multi Perspektif 

Demam Derdarah Dengue (DBD) mulai menjangkit kembali sebagian wilayah tanah air di awal Tahun 2019. Sebagian diantaranya telah dinyatakan status Kejadian Luar Biasa (KLB). Perubahan cuaca dan pemanasan global sering dinilai sebagai pemicu dalam peningkatan populasi nyamuk. Meskipun demikian situasi terkini mengenai DBD belum menemukan rumusan solusi yang tepat. Kasus DBD merupakan masalah kesehatan yang kompleks yang harus ditanggulangi dalam multi perspektif. DBD tidak hanya berkaitan dengan pemberantasan sarang nyamuk. DBD disebabkan oleh infeksi virus dengue melalui perantara nyamuk Aedes aegypti. Peningkatan populasi Nyamuk Aedes aegypti dipengaruhi oleh berbagai faktor sehingga penanggulangannya harus dikaji secara multi perspektif.

Buku berjudul “Dengue Dalam Multi Perspektif” ini merupakan bunga rampai yang memaparkan beragam aspek dalam penaggulangan DBD, mulai dari asal-usul, ekologi, siklus hidup, insektisida, peran masyarakat, epidemiologi dan pengembangan vaksin dengue. Setiap paparan diolah dari berbagai kajian akademis, penelitian, artikel ilmiah dan sebagainya.


3. Buku: Surveilans & Pengendalian Vektor Demam Berdarah Dengue 

 

Demam berdarah dengue (DBD) adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes sp. Upaya yang sangat efektif dalam pengendaliannya adalah dengan memutus siklus perkembang biakan nyamuk Aedes spp dengan cara pengendalian sarang nyamuk (PSN) oleh seluruh masyarakat.

Kegiatan PSN harus dilakukan berkesinambungan di setiap rumah tinggal, tempat-tempat umum (TTU) dan tempat-tempat institusi (TTI) oleh penanggungjawabnya masing-masing. Maka diluncurkanlah Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik yang penanggungjawab dan pelaksananya adalah Jumantik Rumah di rumah tinggal dan Jumantik Lingkungan di TTU dan TTI. Jumantik Rumah dan Jumantik Lingkungan, dalam buku ini dinamai Juru Pembasmi Jentik (Jumbastik) karena fungsinya sebagai pemantau dan pembasmi jentik nyamuk Aedes spp di tempatnya masing-masing. 

Buku ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang pelaksanaan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik di rumah tinggal, TTU dan TTI dengan tujuan memutuskan rantai penularan DBD. Selain itu juga tentang cara praktis melawan DBD yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Semoga, DBD tidak menjadi masalah lagi di masa yang akan datang.

Bagi pembaca yang ingin berbagi inspirasi dan motivasi dengan Penulis hubungi

Blog: www.ArdaDinata.com   FB: ARDA DINATA 

Twitter: @ardadinata Instagram: @arda.dinata Telegram: ardadinata 

Vaksin, Komunikasi, dan Risiko Kesehatan
Lihat Detail

Vaksin, Komunikasi, dan Risiko Kesehatan

Inspirasi
PASANG IKLAN DI SINI!
(MURAH SESUAI BUDGET ANDA)
"Inilah cara efektif untuk mengembalikan kehidupan normal!"

Vaksin, Komunikasi, dan Risiko Kesehatan
oleh: Arda Dinata

Kondisi rendahnya cakupan vaksinasi harus jadi perhatian kita. Sebab, semua itu dilakukan untuk mencapai kekebalan komunal atau herd immunity sehingga bisa membuka berbagai sektor, mulai dari pendidikan, perekonomian dan lainnya.

Walau kondisi kekebalan komunal ini tidak hanya dengan program vaksinasi. Namun, menurut Panji Fortuna Hadisoemarto, pakar epidemiologi dari Fakultas Kedokteran Unpad Bandung, vaksinasi ini sangat baik untuk mengontrol pandemi meski tidak bisa mencapai herd immunity dalam jangka pendek. Vaksinasi berjasa membantu mengurangi kematian dan angka kesakitan. 

 

Atas pemikiran itu dan mobilitas vaksin yang ada, maka program vaksinasi dilakukan secara skala prioritas. Bersadarkan laporan jurnal The Lancet Public Health, di Inggris dan Amerika Serikat, melaporkan risiko positif Covid-19 ialah 11 kali lipat lebih tinggi di antara petugas kesehatan garis depan dibandingkan dengan masyarakat umum (Nguyen et al., 2020).

Setelah petugas kesehatan, siapa selanjutnya? Haruskah orang tua, yang paling berisiko terkena penyakit parah dan kematian, menjadi target selanjutnya atau kelompok usia yang paling sering menularkan virus dan paling terlibat dalam fungsi ekonomi masyarakat? 

Saat ini, memprioritaskan orang untuk divaksinasi diputuskan sesuai dengan risiko, maka usia adalah faktor kunci. Orang tua (berusia di atas 65 tahun) memiliki risiko kematian akibat Covid-19 yang jauh lebih tinggi daripada orang muda. Faktor risiko utama lainnya yang memprediksi risiko kematian akibat Covid-19 termasuk adanya penyakit penyerta. Sebuah penelitian dari Inggris menemukan diabetes, asma parah, dan berbagai kondisi medis lainnya, termasuk hipertensi, menjadi faktor risiko kematian terkait Covid-19 (Williamson et al., 2020).

Tapi, jika penularan ingin dihentikan, menargetkan pekerja yang berisiko tinggi terinfeksi dan menularkan maupun yang tidak dapat bekerja dari rumah dan yang berhubungan dengan kelompok berisiko tinggi akan menjadi kuncinya. Ini akan mencakup pekerja di panti jompo, pekerja angkutan umum, dan mereka yang bekerja di industri jasa sehingga hal ini akan bervariasi pengaturan vaksinasinya (Russell and Greenwood, 2021).

Strategi komunikasi 

Menurut WHO, salah satu tujuan rencana komunikasi vaksin Covid-19 adalah untuk mencapai penerimaan dan serapan yang tinggi. Penerimaan vaksin Covid-19 secara global saat ini adalah sekitar 35% hingga 98%. Hal ini, tentu perlunya pembuat kebijakan untuk memahami persepsi publik sebelum vaksinasi skala besar dilaksanakan.

Alasannya, persepsi beratnya pandemi Covid-19 itu terkait dengan kesadaran masyarakat akan risiko dan mendorong masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam upaya pencegahan penyakit. Semakin tinggi persepsi masyarakat tentang tingkat keparahan Covid-19, maka semakin tinggi pula kemauan untuk melakukan tindakan pencegahan. Berdasarkan teori ini menunjukkan bahwa persepsi keparahan dan ketakutan tertular Covid-19 secara positif terkait dengan penerimaan vaksin (Schwarzinger et al., 2021).

Lebih jauh, meski vaksin dan praktik perilaku perlindungan kesehatan pribadi (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak sosial) adalah tindakan yang direkomendasikan pemerintah. Nyatanya, proses pengambilan keputusan untuk vaksinasi itu rumit dan berpotensi dipengaruhi berbagai faktor seperti kepercayaan pada pemerintah, pengaruh sejarah, dan agama.

Untuk itu, perlu dikembangkan terkait strategi komunikasi risiko dari program vaksinasi tersebut agar cakupan penerimaan vaksinasi menjadi lebih meningkat. Terkait ini, WHO memberi kata kunci bagaimana kita membangun kepercayaan, transparansi, mengumumkan lebih awal, mendengarkan, dan merencanakan komunikasi dengan baik.

Ada lima konsep kunci dalam strategi komunikasi risiko, yaitu: (1) Persepsi terhadap risiko biasanya berdasarkan emosi dan dipengaruhi oleh faktor lokal dan budaya; (2) Orang mengerti sesuai pengalaman mereka sendiri, karena itu komunikasi risiko harus disesuaikan dengan konteks di masyarakat; (3) Manusia sering kali menampilkan “perilaku kawanan” (herdbehaviour) dan mengikuti pemimpin dalam keadaan darurat. Penting untuk melibatkan para pimpinan komunitas, baik yang formal maupun nonformal; (4) Perubahan perilaku itu sebuah proses sehingga perlu berbagai pendekatan komunikasi yang secara strategis dan diulang terus melalui berbagai aluran komunikasi; (5) Dalam keadaan darurat, masyarakat berada dalam keadaan ketakutan dan tidak selalu berpikir rasional. Oleh karena itu, komunikasi risiko perlu menarik hati dan naluri masyarakat sasaran.

Pedoman komunikasi risiko

Tahun ini, Kementerian Kesehatan RI telah mengeluarkan pedoman komunikasi risiko untuk penanggulangan krisis kesehatan yang digunakan oleh para pembuat kebijakan dan pengambil keputusan yang bertanggungjawab mengelola komunikasi bidang krisis kesehatan di daerah.

Ada lima pilar untuk memperkuat komunikasi risiko kedaruratan kesehatan. Pertama, struktur yang berkelanjutan, terdiri dari unit komunikasi risiko; rencana aksi untuk komunikasi risiko; anggaran khusus untuk kesiapsiagaan dan respons; dan peningkatan kapasitas yang terlembagakan dan berkelanjutan.

Kedua, adanya kemitraan. Yakni, satuan tugas nasional dengan mitra (lintas sektor dan lintas program); berbagi sumber daya yang terkoordinasi; SOP komunikasi yang terkoordinasi dan berfungsi saat keadaan darurat.

Ketiga, penguatan komunikasi publik. Langkahnya berupa sosialisasi untuk meningkatan kepekaan media terhadap kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat; bermitra dengan media; pelatihan juru bicara kegawatdaruratan; dan SOP komunikasi publik saat kegawatdaruratan.

Keempat, pelibatan masyarakat. Bentuknya berupa pelibatan tokoh masyarakat atau orang yang berpengaruh di masyarakat; peningkatan kapasitas komunikasi risiko bagi petugas kesehatan yang berada di garda terdepan; dan adanya sistem untuk bermitra dengan masyarakat saat kegawatdaruratan.

Kelima, mendengarkan. Di sini, perlu pengembangan sistem pemantauan komunikasi untuk mendeteksi kebutuhan informasi/berita maupun informasi tentang rumor atau hoaks; merencanakan manajemen rumor, termasuk media sosial; serta mengembangkan kapasitas dan sumber daya untuk melawan hoaks.

Akhirnya, apapun strategi komunikasi risiko yang diambil pemerintah haruslah fokus untuk mengatasi Covid-19. Dalam bahasa Russell dan Greenwood, cara efektif untuk mengembalikan kehidupan normal ialah vaksin Covid-19 yang mencegah penyakit, infeksi tanpa gejala, dan menghentikan penularan. Namun, ketika pasokan vaksin tidak dapat memenuhi permintaan, keputusan tentang siapa yang akan divaksinasi harus dibuat secara adil sesuai sifat vaksin dan apa yang diinginkan. Apakah mengurangi keparahan penyakit, pemutusan penularan, atau keduanya?*** 

Arda Dinata, Peneliti Badan Litbangkes Kemenkes RI, tinggal di Pangandaran.

Bagi pembaca yang ingin berbagi inspirasi dan motivasi dengan Penulis hubungi

Blog: www.ArdaDinata.com   FB: ARDA DINATA 

Twitter: @ardadinata Instagram: @arda.dinata Telegram: ardadinata 

Inspirasi
PASANG IKLAN DI SINI!
(MURAH SESUAI BUDGET ANDA)
"Inilah cara efektif untuk mengembalikan kehidupan normal!"

Vaksin, Komunikasi, dan Risiko Kesehatan
oleh: Arda Dinata

Kondisi rendahnya cakupan vaksinasi harus jadi perhatian kita. Sebab, semua itu dilakukan untuk mencapai kekebalan komunal atau herd immunity sehingga bisa membuka berbagai sektor, mulai dari pendidikan, perekonomian dan lainnya.

Walau kondisi kekebalan komunal ini tidak hanya dengan program vaksinasi. Namun, menurut Panji Fortuna Hadisoemarto, pakar epidemiologi dari Fakultas Kedokteran Unpad Bandung, vaksinasi ini sangat baik untuk mengontrol pandemi meski tidak bisa mencapai herd immunity dalam jangka pendek. Vaksinasi berjasa membantu mengurangi kematian dan angka kesakitan. 

 

Atas pemikiran itu dan mobilitas vaksin yang ada, maka program vaksinasi dilakukan secara skala prioritas. Bersadarkan laporan jurnal The Lancet Public Health, di Inggris dan Amerika Serikat, melaporkan risiko positif Covid-19 ialah 11 kali lipat lebih tinggi di antara petugas kesehatan garis depan dibandingkan dengan masyarakat umum (Nguyen et al., 2020).

Setelah petugas kesehatan, siapa selanjutnya? Haruskah orang tua, yang paling berisiko terkena penyakit parah dan kematian, menjadi target selanjutnya atau kelompok usia yang paling sering menularkan virus dan paling terlibat dalam fungsi ekonomi masyarakat? 

Saat ini, memprioritaskan orang untuk divaksinasi diputuskan sesuai dengan risiko, maka usia adalah faktor kunci. Orang tua (berusia di atas 65 tahun) memiliki risiko kematian akibat Covid-19 yang jauh lebih tinggi daripada orang muda. Faktor risiko utama lainnya yang memprediksi risiko kematian akibat Covid-19 termasuk adanya penyakit penyerta. Sebuah penelitian dari Inggris menemukan diabetes, asma parah, dan berbagai kondisi medis lainnya, termasuk hipertensi, menjadi faktor risiko kematian terkait Covid-19 (Williamson et al., 2020).

Tapi, jika penularan ingin dihentikan, menargetkan pekerja yang berisiko tinggi terinfeksi dan menularkan maupun yang tidak dapat bekerja dari rumah dan yang berhubungan dengan kelompok berisiko tinggi akan menjadi kuncinya. Ini akan mencakup pekerja di panti jompo, pekerja angkutan umum, dan mereka yang bekerja di industri jasa sehingga hal ini akan bervariasi pengaturan vaksinasinya (Russell and Greenwood, 2021).

Strategi komunikasi 

Menurut WHO, salah satu tujuan rencana komunikasi vaksin Covid-19 adalah untuk mencapai penerimaan dan serapan yang tinggi. Penerimaan vaksin Covid-19 secara global saat ini adalah sekitar 35% hingga 98%. Hal ini, tentu perlunya pembuat kebijakan untuk memahami persepsi publik sebelum vaksinasi skala besar dilaksanakan.

Alasannya, persepsi beratnya pandemi Covid-19 itu terkait dengan kesadaran masyarakat akan risiko dan mendorong masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam upaya pencegahan penyakit. Semakin tinggi persepsi masyarakat tentang tingkat keparahan Covid-19, maka semakin tinggi pula kemauan untuk melakukan tindakan pencegahan. Berdasarkan teori ini menunjukkan bahwa persepsi keparahan dan ketakutan tertular Covid-19 secara positif terkait dengan penerimaan vaksin (Schwarzinger et al., 2021).

Lebih jauh, meski vaksin dan praktik perilaku perlindungan kesehatan pribadi (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak sosial) adalah tindakan yang direkomendasikan pemerintah. Nyatanya, proses pengambilan keputusan untuk vaksinasi itu rumit dan berpotensi dipengaruhi berbagai faktor seperti kepercayaan pada pemerintah, pengaruh sejarah, dan agama.

Untuk itu, perlu dikembangkan terkait strategi komunikasi risiko dari program vaksinasi tersebut agar cakupan penerimaan vaksinasi menjadi lebih meningkat. Terkait ini, WHO memberi kata kunci bagaimana kita membangun kepercayaan, transparansi, mengumumkan lebih awal, mendengarkan, dan merencanakan komunikasi dengan baik.

Ada lima konsep kunci dalam strategi komunikasi risiko, yaitu: (1) Persepsi terhadap risiko biasanya berdasarkan emosi dan dipengaruhi oleh faktor lokal dan budaya; (2) Orang mengerti sesuai pengalaman mereka sendiri, karena itu komunikasi risiko harus disesuaikan dengan konteks di masyarakat; (3) Manusia sering kali menampilkan “perilaku kawanan” (herdbehaviour) dan mengikuti pemimpin dalam keadaan darurat. Penting untuk melibatkan para pimpinan komunitas, baik yang formal maupun nonformal; (4) Perubahan perilaku itu sebuah proses sehingga perlu berbagai pendekatan komunikasi yang secara strategis dan diulang terus melalui berbagai aluran komunikasi; (5) Dalam keadaan darurat, masyarakat berada dalam keadaan ketakutan dan tidak selalu berpikir rasional. Oleh karena itu, komunikasi risiko perlu menarik hati dan naluri masyarakat sasaran.

Pedoman komunikasi risiko

Tahun ini, Kementerian Kesehatan RI telah mengeluarkan pedoman komunikasi risiko untuk penanggulangan krisis kesehatan yang digunakan oleh para pembuat kebijakan dan pengambil keputusan yang bertanggungjawab mengelola komunikasi bidang krisis kesehatan di daerah.

Ada lima pilar untuk memperkuat komunikasi risiko kedaruratan kesehatan. Pertama, struktur yang berkelanjutan, terdiri dari unit komunikasi risiko; rencana aksi untuk komunikasi risiko; anggaran khusus untuk kesiapsiagaan dan respons; dan peningkatan kapasitas yang terlembagakan dan berkelanjutan.

Kedua, adanya kemitraan. Yakni, satuan tugas nasional dengan mitra (lintas sektor dan lintas program); berbagi sumber daya yang terkoordinasi; SOP komunikasi yang terkoordinasi dan berfungsi saat keadaan darurat.

Ketiga, penguatan komunikasi publik. Langkahnya berupa sosialisasi untuk meningkatan kepekaan media terhadap kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat; bermitra dengan media; pelatihan juru bicara kegawatdaruratan; dan SOP komunikasi publik saat kegawatdaruratan.

Keempat, pelibatan masyarakat. Bentuknya berupa pelibatan tokoh masyarakat atau orang yang berpengaruh di masyarakat; peningkatan kapasitas komunikasi risiko bagi petugas kesehatan yang berada di garda terdepan; dan adanya sistem untuk bermitra dengan masyarakat saat kegawatdaruratan.

Kelima, mendengarkan. Di sini, perlu pengembangan sistem pemantauan komunikasi untuk mendeteksi kebutuhan informasi/berita maupun informasi tentang rumor atau hoaks; merencanakan manajemen rumor, termasuk media sosial; serta mengembangkan kapasitas dan sumber daya untuk melawan hoaks.

Akhirnya, apapun strategi komunikasi risiko yang diambil pemerintah haruslah fokus untuk mengatasi Covid-19. Dalam bahasa Russell dan Greenwood, cara efektif untuk mengembalikan kehidupan normal ialah vaksin Covid-19 yang mencegah penyakit, infeksi tanpa gejala, dan menghentikan penularan. Namun, ketika pasokan vaksin tidak dapat memenuhi permintaan, keputusan tentang siapa yang akan divaksinasi harus dibuat secara adil sesuai sifat vaksin dan apa yang diinginkan. Apakah mengurangi keparahan penyakit, pemutusan penularan, atau keduanya?*** 

Arda Dinata, Peneliti Badan Litbangkes Kemenkes RI, tinggal di Pangandaran.

Bagi pembaca yang ingin berbagi inspirasi dan motivasi dengan Penulis hubungi

Blog: www.ArdaDinata.com   FB: ARDA DINATA 

Twitter: @ardadinata Instagram: @arda.dinata Telegram: ardadinata 

Bagaimana COVID-19 Membawa Kutukan dan Berkah Bagi Lingkungan?
Lihat Detail

Bagaimana COVID-19 Membawa Kutukan dan Berkah Bagi Lingkungan?


Inspirasi
PASANG IKLAN DI SINI!
(MURAH SESUAI BUDGET ANDA)
"Praktik-praktik tidak ramah lingkungan meningkatkan risiko satwa liar terpapar virus, dan akhirnya menimbulkan penyakit baru bagi manusia, seperti misalnya, virus Ebola dan virus Marburg yang sempat mewabah di Uganda, serta yang terbaru SARS-CoV-2 atau virus corona."

Satu Tahun Pandemi: bagaimana COVID-19 membawa kutukan dan berkah bagi lingkungan
Oleh: Fidelis Eka Satriastanti, The Conversation

Setahun berlalu, COVID-19 masih mengancam kesehatan, membatasi pergerakan, dan mengubah seluruh aspek kehidupan manusia di Bumi. Bagi lingkungan, virus ini bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ia menunjukkan persoalan pelik kehidupan satwa liar dan tata guna lahan. Di sisi lain, virus yang memaksa manusia membatasi pergerakan sosial dan fisik ini sedikit “memberikan napas” bagi Bumi untuk memulihkan diri. Berikut beberapa hal yang menjadi sorotan di sektor lingkungan hidup, baik nasional maupun global :


Akibat ulah manusia

Hingga kini, para peneliti di dunia belum benar-benar memastikan penyebab utama dari virus corona.

Namun, ada kemungkinan bahwa penyebaran virus berasal dari satwa liar (zoonosis), seperti kelelawar yang akhirnya sampai kepada manusia.

Dalam perkembangannya, para peneliti menunjukkan bahwa virus yang berasal dari hewan liar terjadi akibat perambahan habitat satwa dan praktik pertanian tidak ramah lingkungan.

Praktik-praktik tidak ramah lingkungan tersebut meningkatkan risiko satwa liar terpapar virus, dan akhirnya menimbulkan penyakit baru bagi manusia, seperti misalnya, virus Ebola dan virus Marburg yang sempat mewabah di Uganda, serta yang terbaru SARS-CoV-2 atau virus corona.

Akibat penyebaran tidak terkendali, manusia akhirnya menularkan virus COVID-19 ini kepada hewan peliharaan (kucing dan anjing), lalu kepada satwa di alam liar dan kebun binatang, seperti harimau dan gorila.

Penelitian terbaru dari Universitas Dalhousie, Kanada, bahkan sudah memperingatkan bahwa buruknya tata kelola limbah cair yang tercemar oleh SARS-CoV-2 bisa menginfeksi satwa laut yang langka, seperti paus, lumba-lumba, anjing laut, dugong, hingga beruang kutub.

Emisi karbon dioksida masih meningkat

Awal pemberlakuan kebijakan untuk menjaga jarak fisik di Indonesia, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), memang sempat membuat langit lebih bersih dan udara lebih segar, terutama terlihat di daerah perkotaan, seperti DKI Jakarta.

Namun, peneliti menyatakan bahwa penurunan polusi udara tidak membuat emisi karbon dioksida, salah satu pemicu perubahan iklim, turun.

Bulan Mei 2020, pusat pengamatan emisi Mauna Loa Observatory di Hawai'i, Amerika Serikat, mencatat ada peningkatan level karbon dioksida sebesar 2,4 bagian per sejuta (ppm), hingga total menjadi 417,1 ppm.

Artinya, pandemi tidak serta-merta menurunkan emisi karbon dioksida.

Perkembangan terbaru, Badan Energi Internasional atau (International Energy Agency) telah merilis laporan terbaru emisi global dan COVID-19 menyatakan bahwa emisi karbon dioksida (CO2) dari sektor energi meningkat 2%, atau 60 juta ton, pada Desember 2020, dibandingkan pada bulan sama di tahun 2019.

Hal ini disebabkan oleh karena kebijakan yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi selama pandemi sehingga mengesampingkan pelaksanaan kebijakan energi bersih di berbagai negara.

Alih-alih mengedepankan kebijakan energi bersih, pemerintah Indonesia justru menerbitkan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, pada Oktober 2020, yang melemahkan perlindungan lingkungan, terutama dengan menyederhanakan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) hingga izin lingkungan, demi kemudahan investor.

Para ahli hukum lingkungan menegaskan bahwa lingkungan yang rusak dan wabah pandemi yang masih terjadi justru tidak akan mengundang keamanan dan kenyamanan untuk berinvestasi di Indonesia.

Lebih lanjut, pemerintah Indonesia juga tidak menunjukkan ambisi tinggi untuk menurunkan emisi nasional.

Tahun 2009, pemerintah Indonesia menargetkan penurunan emisi 29% (dengan usaha sendiri) dan 41% (dengan bantuan internasional) hingga tahun 2030.

Di bawah pemerintahan Joko “Jokowi” Widodo, target ini hanya meningkat 3% menjadi 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan dana internasional hingga tahun 2030, yang diumumkan pada tahun 2016 lalu.

Hingga 2020, tidak ada perubahan target emisi dari Indonesia.

Hal ini sangat disayangkan karena Indonesia merupakan salah satu negara penghasil emisi terbesar di dunia.

Masa pemulihan

Selama pandemi, jeda atas aktivitas manusia ternyata memberikan kesempatan laut untuk memulihkan diri.

Sebagai contoh, paus pembunuh atau Orca (Orcinus Orca) terlihat di Anambas, Kepulauan Riau, aktivitas pelayaran manusia berkurang selama pandemi.

Kedua, proses pengasaman laut yang berbahaya bagi terumbu karang (coral bleaching) semakin berkurang.

Terumbu karang sangat penting bagi spesies laut karena menjadi pusat aktivitas berkembang biak and pencarian makan.

Meski harus melakukan berbagai penelitian lanjutan, namun berkurangnya kegiatan manusia selama pandemi ternyata bisa sedikitnya memberikan kesempatan bagi habitat laut untuk memulihkan diri secara alami.

Pentingnya berada di alam selama pandemi

Adanya pembatasan aktivitas manusia berbulan-bulan lamanya dan ketidakpastian akan kapan pandemi berakhir berujung kepada kelelahan psikologis atau disebut sebagai pandemic fatigue bagi manusia.

Para peneliti mulai mengemukakan konsep ruang terbuka hijau (RTH), berupa taman kota, jalur hijau di sepanjang jalan, hingga areal di sepanjang sungai, menjadi sarana bagi manusia untuk melarikan diri dari kepenatan selama pandemi.

Riset mengungkapkan bahwa interaksi manusia dengan alam sekitarnya bisa menimbulkan perasaan nyaman sehingga membuat kesehatan mental membaik.

Berdasarkan peraturan, idealnya, ruang terbuka hijau mencakup 30% dari luas suatu daerah. Namun, banyak kota di Indonesia belum sepenuhnya bisa mencapai angka ideal ini.

Ada beberapa siasat untuk mendapatkan manfaat dari ruang terbuka hijau ini, seperti berkebun di atap (taman atap), membangun taman vertikal, hingga taman gantung.

Tantangan sampah

Masalah lainnya adalah sampah.

Bank Pembangunan Asia memprediksi bahwa DKI Jakarta bisa menghasilkan tambahan 12.720 ton limbah medis berupa sarung tangan, baju Alat Pelindung Diri(APD), masker, dan kantong infus selama 60 hari selama pandemi.

Jumlah sampah media yang meningkat menambah beban penanganan sampah, baik nasional dan global, yang saat ini masih belum teratasi.

Dalam 4 tahun, para peneliti memprediksikan sampah berbahan plastik di lautan akan mencapai setidaknya 250 juta ton.

Pemerintah Indonesia sendiri sudah berkomitmen untuk mengurangi sampah plastik laut sebesar 70% selama periode 2018-2025.

Hingga kini, belum ada data resmi dari pemerintah Indonesia kepada publik sudah sejauh mana target ini bisa atau sudah tercapai.

Pandemi menunjukkan bagaimana persoalan lingkungan menjadi semakin mendesak dan perlu ada komitmen serta penerapan yang serius untuk menyelamatkan manusia dari dampak krisis iklim yang kini sedang terjadi. The Conversation


Fidelis Eka Satriastanti, Editor Lingkungan Hidup, The Conversation

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation.

Bagi pembaca yang ingin berbagi inspirasi dan motivasi dengan Penulis hubungi

Blog: www.ArdaDinata.com   FB: ARDA DINATA 

Twitter: @ardadinata Instagram: @arda.dinata Telegram: ardadinata 


Inspirasi
PASANG IKLAN DI SINI!
(MURAH SESUAI BUDGET ANDA)
"Praktik-praktik tidak ramah lingkungan meningkatkan risiko satwa liar terpapar virus, dan akhirnya menimbulkan penyakit baru bagi manusia, seperti misalnya, virus Ebola dan virus Marburg yang sempat mewabah di Uganda, serta yang terbaru SARS-CoV-2 atau virus corona."

Satu Tahun Pandemi: bagaimana COVID-19 membawa kutukan dan berkah bagi lingkungan
Oleh: Fidelis Eka Satriastanti, The Conversation

Setahun berlalu, COVID-19 masih mengancam kesehatan, membatasi pergerakan, dan mengubah seluruh aspek kehidupan manusia di Bumi. Bagi lingkungan, virus ini bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ia menunjukkan persoalan pelik kehidupan satwa liar dan tata guna lahan. Di sisi lain, virus yang memaksa manusia membatasi pergerakan sosial dan fisik ini sedikit “memberikan napas” bagi Bumi untuk memulihkan diri. Berikut beberapa hal yang menjadi sorotan di sektor lingkungan hidup, baik nasional maupun global :


Akibat ulah manusia

Hingga kini, para peneliti di dunia belum benar-benar memastikan penyebab utama dari virus corona.

Namun, ada kemungkinan bahwa penyebaran virus berasal dari satwa liar (zoonosis), seperti kelelawar yang akhirnya sampai kepada manusia.

Dalam perkembangannya, para peneliti menunjukkan bahwa virus yang berasal dari hewan liar terjadi akibat perambahan habitat satwa dan praktik pertanian tidak ramah lingkungan.

Praktik-praktik tidak ramah lingkungan tersebut meningkatkan risiko satwa liar terpapar virus, dan akhirnya menimbulkan penyakit baru bagi manusia, seperti misalnya, virus Ebola dan virus Marburg yang sempat mewabah di Uganda, serta yang terbaru SARS-CoV-2 atau virus corona.

Akibat penyebaran tidak terkendali, manusia akhirnya menularkan virus COVID-19 ini kepada hewan peliharaan (kucing dan anjing), lalu kepada satwa di alam liar dan kebun binatang, seperti harimau dan gorila.

Penelitian terbaru dari Universitas Dalhousie, Kanada, bahkan sudah memperingatkan bahwa buruknya tata kelola limbah cair yang tercemar oleh SARS-CoV-2 bisa menginfeksi satwa laut yang langka, seperti paus, lumba-lumba, anjing laut, dugong, hingga beruang kutub.

Emisi karbon dioksida masih meningkat

Awal pemberlakuan kebijakan untuk menjaga jarak fisik di Indonesia, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), memang sempat membuat langit lebih bersih dan udara lebih segar, terutama terlihat di daerah perkotaan, seperti DKI Jakarta.

Namun, peneliti menyatakan bahwa penurunan polusi udara tidak membuat emisi karbon dioksida, salah satu pemicu perubahan iklim, turun.

Bulan Mei 2020, pusat pengamatan emisi Mauna Loa Observatory di Hawai'i, Amerika Serikat, mencatat ada peningkatan level karbon dioksida sebesar 2,4 bagian per sejuta (ppm), hingga total menjadi 417,1 ppm.

Artinya, pandemi tidak serta-merta menurunkan emisi karbon dioksida.

Perkembangan terbaru, Badan Energi Internasional atau (International Energy Agency) telah merilis laporan terbaru emisi global dan COVID-19 menyatakan bahwa emisi karbon dioksida (CO2) dari sektor energi meningkat 2%, atau 60 juta ton, pada Desember 2020, dibandingkan pada bulan sama di tahun 2019.

Hal ini disebabkan oleh karena kebijakan yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi selama pandemi sehingga mengesampingkan pelaksanaan kebijakan energi bersih di berbagai negara.

Alih-alih mengedepankan kebijakan energi bersih, pemerintah Indonesia justru menerbitkan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, pada Oktober 2020, yang melemahkan perlindungan lingkungan, terutama dengan menyederhanakan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) hingga izin lingkungan, demi kemudahan investor.

Para ahli hukum lingkungan menegaskan bahwa lingkungan yang rusak dan wabah pandemi yang masih terjadi justru tidak akan mengundang keamanan dan kenyamanan untuk berinvestasi di Indonesia.

Lebih lanjut, pemerintah Indonesia juga tidak menunjukkan ambisi tinggi untuk menurunkan emisi nasional.

Tahun 2009, pemerintah Indonesia menargetkan penurunan emisi 29% (dengan usaha sendiri) dan 41% (dengan bantuan internasional) hingga tahun 2030.

Di bawah pemerintahan Joko “Jokowi” Widodo, target ini hanya meningkat 3% menjadi 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan dana internasional hingga tahun 2030, yang diumumkan pada tahun 2016 lalu.

Hingga 2020, tidak ada perubahan target emisi dari Indonesia.

Hal ini sangat disayangkan karena Indonesia merupakan salah satu negara penghasil emisi terbesar di dunia.

Masa pemulihan

Selama pandemi, jeda atas aktivitas manusia ternyata memberikan kesempatan laut untuk memulihkan diri.

Sebagai contoh, paus pembunuh atau Orca (Orcinus Orca) terlihat di Anambas, Kepulauan Riau, aktivitas pelayaran manusia berkurang selama pandemi.

Kedua, proses pengasaman laut yang berbahaya bagi terumbu karang (coral bleaching) semakin berkurang.

Terumbu karang sangat penting bagi spesies laut karena menjadi pusat aktivitas berkembang biak and pencarian makan.

Meski harus melakukan berbagai penelitian lanjutan, namun berkurangnya kegiatan manusia selama pandemi ternyata bisa sedikitnya memberikan kesempatan bagi habitat laut untuk memulihkan diri secara alami.

Pentingnya berada di alam selama pandemi

Adanya pembatasan aktivitas manusia berbulan-bulan lamanya dan ketidakpastian akan kapan pandemi berakhir berujung kepada kelelahan psikologis atau disebut sebagai pandemic fatigue bagi manusia.

Para peneliti mulai mengemukakan konsep ruang terbuka hijau (RTH), berupa taman kota, jalur hijau di sepanjang jalan, hingga areal di sepanjang sungai, menjadi sarana bagi manusia untuk melarikan diri dari kepenatan selama pandemi.

Riset mengungkapkan bahwa interaksi manusia dengan alam sekitarnya bisa menimbulkan perasaan nyaman sehingga membuat kesehatan mental membaik.

Berdasarkan peraturan, idealnya, ruang terbuka hijau mencakup 30% dari luas suatu daerah. Namun, banyak kota di Indonesia belum sepenuhnya bisa mencapai angka ideal ini.

Ada beberapa siasat untuk mendapatkan manfaat dari ruang terbuka hijau ini, seperti berkebun di atap (taman atap), membangun taman vertikal, hingga taman gantung.

Tantangan sampah

Masalah lainnya adalah sampah.

Bank Pembangunan Asia memprediksi bahwa DKI Jakarta bisa menghasilkan tambahan 12.720 ton limbah medis berupa sarung tangan, baju Alat Pelindung Diri(APD), masker, dan kantong infus selama 60 hari selama pandemi.

Jumlah sampah media yang meningkat menambah beban penanganan sampah, baik nasional dan global, yang saat ini masih belum teratasi.

Dalam 4 tahun, para peneliti memprediksikan sampah berbahan plastik di lautan akan mencapai setidaknya 250 juta ton.

Pemerintah Indonesia sendiri sudah berkomitmen untuk mengurangi sampah plastik laut sebesar 70% selama periode 2018-2025.

Hingga kini, belum ada data resmi dari pemerintah Indonesia kepada publik sudah sejauh mana target ini bisa atau sudah tercapai.

Pandemi menunjukkan bagaimana persoalan lingkungan menjadi semakin mendesak dan perlu ada komitmen serta penerapan yang serius untuk menyelamatkan manusia dari dampak krisis iklim yang kini sedang terjadi. The Conversation


Fidelis Eka Satriastanti, Editor Lingkungan Hidup, The Conversation

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation.

Bagi pembaca yang ingin berbagi inspirasi dan motivasi dengan Penulis hubungi

Blog: www.ArdaDinata.com   FB: ARDA DINATA 

Twitter: @ardadinata Instagram: @arda.dinata Telegram: ardadinata 


Inspirasi
PASANG IKLAN DI SINI!
(MURAH SESUAI BUDGET ANDA)
"Praktik-praktik tidak ramah lingkungan meningkatkan risiko satwa liar terpapar virus, dan akhirnya menimbulkan penyakit baru bagi manusia, seperti misalnya, virus Ebola dan virus Marburg yang sempat mewabah di Uganda, serta yang terbaru SARS-CoV-2 atau virus corona."

Satu Tahun Pandemi: bagaimana COVID-19 membawa kutukan dan berkah bagi lingkungan
Oleh: Fidelis Eka Satriastanti, The Conversation

Setahun berlalu, COVID-19 masih mengancam kesehatan, membatasi pergerakan, dan mengubah seluruh aspek kehidupan manusia di Bumi. Bagi lingkungan, virus ini bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ia menunjukkan persoalan pelik kehidupan satwa liar dan tata guna lahan. Di sisi lain, virus yang memaksa manusia membatasi pergerakan sosial dan fisik ini sedikit “memberikan napas” bagi Bumi untuk memulihkan diri. Berikut beberapa hal yang menjadi sorotan di sektor lingkungan hidup, baik nasional maupun global :


Akibat ulah manusia

Hingga kini, para peneliti di dunia belum benar-benar memastikan penyebab utama dari virus corona.

Namun, ada kemungkinan bahwa penyebaran virus berasal dari satwa liar (zoonosis), seperti kelelawar yang akhirnya sampai kepada manusia.

Dalam perkembangannya, para peneliti menunjukkan bahwa virus yang berasal dari hewan liar terjadi akibat perambahan habitat satwa dan praktik pertanian tidak ramah lingkungan.

Praktik-praktik tidak ramah lingkungan tersebut meningkatkan risiko satwa liar terpapar virus, dan akhirnya menimbulkan penyakit baru bagi manusia, seperti misalnya, virus Ebola dan virus Marburg yang sempat mewabah di Uganda, serta yang terbaru SARS-CoV-2 atau virus corona.

Akibat penyebaran tidak terkendali, manusia akhirnya menularkan virus COVID-19 ini kepada hewan peliharaan (kucing dan anjing), lalu kepada satwa di alam liar dan kebun binatang, seperti harimau dan gorila.

Penelitian terbaru dari Universitas Dalhousie, Kanada, bahkan sudah memperingatkan bahwa buruknya tata kelola limbah cair yang tercemar oleh SARS-CoV-2 bisa menginfeksi satwa laut yang langka, seperti paus, lumba-lumba, anjing laut, dugong, hingga beruang kutub.

Emisi karbon dioksida masih meningkat

Awal pemberlakuan kebijakan untuk menjaga jarak fisik di Indonesia, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), memang sempat membuat langit lebih bersih dan udara lebih segar, terutama terlihat di daerah perkotaan, seperti DKI Jakarta.

Namun, peneliti menyatakan bahwa penurunan polusi udara tidak membuat emisi karbon dioksida, salah satu pemicu perubahan iklim, turun.

Bulan Mei 2020, pusat pengamatan emisi Mauna Loa Observatory di Hawai'i, Amerika Serikat, mencatat ada peningkatan level karbon dioksida sebesar 2,4 bagian per sejuta (ppm), hingga total menjadi 417,1 ppm.

Artinya, pandemi tidak serta-merta menurunkan emisi karbon dioksida.

Perkembangan terbaru, Badan Energi Internasional atau (International Energy Agency) telah merilis laporan terbaru emisi global dan COVID-19 menyatakan bahwa emisi karbon dioksida (CO2) dari sektor energi meningkat 2%, atau 60 juta ton, pada Desember 2020, dibandingkan pada bulan sama di tahun 2019.

Hal ini disebabkan oleh karena kebijakan yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi selama pandemi sehingga mengesampingkan pelaksanaan kebijakan energi bersih di berbagai negara.

Alih-alih mengedepankan kebijakan energi bersih, pemerintah Indonesia justru menerbitkan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, pada Oktober 2020, yang melemahkan perlindungan lingkungan, terutama dengan menyederhanakan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) hingga izin lingkungan, demi kemudahan investor.

Para ahli hukum lingkungan menegaskan bahwa lingkungan yang rusak dan wabah pandemi yang masih terjadi justru tidak akan mengundang keamanan dan kenyamanan untuk berinvestasi di Indonesia.

Lebih lanjut, pemerintah Indonesia juga tidak menunjukkan ambisi tinggi untuk menurunkan emisi nasional.

Tahun 2009, pemerintah Indonesia menargetkan penurunan emisi 29% (dengan usaha sendiri) dan 41% (dengan bantuan internasional) hingga tahun 2030.

Di bawah pemerintahan Joko “Jokowi” Widodo, target ini hanya meningkat 3% menjadi 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan dana internasional hingga tahun 2030, yang diumumkan pada tahun 2016 lalu.

Hingga 2020, tidak ada perubahan target emisi dari Indonesia.

Hal ini sangat disayangkan karena Indonesia merupakan salah satu negara penghasil emisi terbesar di dunia.

Masa pemulihan

Selama pandemi, jeda atas aktivitas manusia ternyata memberikan kesempatan laut untuk memulihkan diri.

Sebagai contoh, paus pembunuh atau Orca (Orcinus Orca) terlihat di Anambas, Kepulauan Riau, aktivitas pelayaran manusia berkurang selama pandemi.

Kedua, proses pengasaman laut yang berbahaya bagi terumbu karang (coral bleaching) semakin berkurang.

Terumbu karang sangat penting bagi spesies laut karena menjadi pusat aktivitas berkembang biak and pencarian makan.

Meski harus melakukan berbagai penelitian lanjutan, namun berkurangnya kegiatan manusia selama pandemi ternyata bisa sedikitnya memberikan kesempatan bagi habitat laut untuk memulihkan diri secara alami.

Pentingnya berada di alam selama pandemi

Adanya pembatasan aktivitas manusia berbulan-bulan lamanya dan ketidakpastian akan kapan pandemi berakhir berujung kepada kelelahan psikologis atau disebut sebagai pandemic fatigue bagi manusia.

Para peneliti mulai mengemukakan konsep ruang terbuka hijau (RTH), berupa taman kota, jalur hijau di sepanjang jalan, hingga areal di sepanjang sungai, menjadi sarana bagi manusia untuk melarikan diri dari kepenatan selama pandemi.

Riset mengungkapkan bahwa interaksi manusia dengan alam sekitarnya bisa menimbulkan perasaan nyaman sehingga membuat kesehatan mental membaik.

Berdasarkan peraturan, idealnya, ruang terbuka hijau mencakup 30% dari luas suatu daerah. Namun, banyak kota di Indonesia belum sepenuhnya bisa mencapai angka ideal ini.

Ada beberapa siasat untuk mendapatkan manfaat dari ruang terbuka hijau ini, seperti berkebun di atap (taman atap), membangun taman vertikal, hingga taman gantung.

Tantangan sampah

Masalah lainnya adalah sampah.

Bank Pembangunan Asia memprediksi bahwa DKI Jakarta bisa menghasilkan tambahan 12.720 ton limbah medis berupa sarung tangan, baju Alat Pelindung Diri(APD), masker, dan kantong infus selama 60 hari selama pandemi.

Jumlah sampah media yang meningkat menambah beban penanganan sampah, baik nasional dan global, yang saat ini masih belum teratasi.

Dalam 4 tahun, para peneliti memprediksikan sampah berbahan plastik di lautan akan mencapai setidaknya 250 juta ton.

Pemerintah Indonesia sendiri sudah berkomitmen untuk mengurangi sampah plastik laut sebesar 70% selama periode 2018-2025.

Hingga kini, belum ada data resmi dari pemerintah Indonesia kepada publik sudah sejauh mana target ini bisa atau sudah tercapai.

Pandemi menunjukkan bagaimana persoalan lingkungan menjadi semakin mendesak dan perlu ada komitmen serta penerapan yang serius untuk menyelamatkan manusia dari dampak krisis iklim yang kini sedang terjadi. The Conversation


Fidelis Eka Satriastanti, Editor Lingkungan Hidup, The Conversation

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation.

Bagi pembaca yang ingin berbagi inspirasi dan motivasi dengan Penulis hubungi

Blog: www.ArdaDinata.com   FB: ARDA DINATA 

Twitter: @ardadinata Instagram: @arda.dinata Telegram: ardadinata 

4 Langkah Penting Agar Hutan Bebas Emisi
Lihat Detail

4 Langkah Penting Agar Hutan Bebas Emisi


Inspirasi
PASANG IKLAN DI SINI!
(MURAH SESUAI BUDGET ANDA)

"Komponen sektor kehutanan dan lahan sebenarnya juga dapat dimanfaatkan menjadi sumber penyerapan karbon. Caranya melalui regenerasi hutan sekunder (hutan alam yang tak utuh), pengembangan hutan tanaman industri, pengembangan tanaman perennial (tanaman tahunan seperti kelor, pepaya), serta penanaman hutan tanpa rotasi."

4 langkah penting agar upaya hutan bebas emisi pada 2030 tak cuma sekadar target
Oleh: Mahawan Karuniasa, Universitas Indonesia

Pekan lalu, Indonesia bersama lebih dari 100 pemimpin negara menyepakati Leaders Declaration on Forests and Land Use. Salah satu komitmen Indonesia dalam deklarasi ini adalah mencapai net-sink emission atau sektor kehutanan dan pengunaan lahan (Forestry and Land Use/FOLU) yang bebas emisi pada 2030.

Deklarasi Indonesia sejalan dengan rencana pemerintah dalam strategi jangka panjang rendah karbon dan ketahanan iklim (Long Term Strategi for Low Carbon and Climate Resilience 2050/LTS-LCCR). Target tersebut diharapkan dapat berkontribusi untuk meredam laju kenaikan suhu bumi di angka 2 derajat Celcius pada 2050.

Berdasarkan dokumen tersebut, strategi pemenuhan target net Sink FOLU ditempuh melalui upaya pencegahan pelepasan karbon yang secara signifikan menyumbang emisi. Di antaranya adalah dekomposisi gambut (penguraian komponen organik), kebakaran gambut, serta deforestasi.

Komponen sektor kehutanan dan lahan sebenarnya juga dapat dimanfaatkan menjadi sumber penyerapan karbon. Caranya melalui regenerasi hutan sekunder (hutan alam yang tak utuh), pengembangan hutan tanaman industri, pengembangan tanaman perennial (tanaman tahunan seperti kelor, pepaya), serta penanaman hutan tanpa rotasi.


Setidaknya ada empat langkah yang perlu dilakukan secara konsisten oleh pemerintah Indonesia agar pengurangan emisi sektor FOLU sesuai target.

1. Restorasi lahan gambut

Guna menekan emisi dari proses dekomposisi dan kebakaran gambut ke titik nol, perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut sangat strategis.

Sebab, angka emisi dari dekomposisi dan kebakaran gambut mencapai 50% dari total emisi kehutanan dan pertanian.

Dua hal tersebut dapat tercapai melalui restorasi lahan gambut minimum seluas 2,7 juta hektar pada tahun 2030.

Upaya restorasi perlu dilakukan terintegrasi dengan perencanaan keseluruhan ekosistem gambut melalui Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG).

Melalui rencana tersebut, upaya pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan ekosistem gambut dapat disusun secara komprehensif. Penyusunan dan pelaksanaan dokumen tersebut harus dilakukan secara terintegrasi dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.

2. Menekan angka deforestasi di konsesi swasta

Komponen sumber emisi kedua adalah deforestasi. Dalam strategi jangka panjang sektor kehutanan, Indonesia menargetkan pencegahan lebih dari 3 juta hektar hutan dari deforestasi pada tahun 2030.

Target ini dapat dicapai jika Indonesia terus konsisten menekan angka deforestasi. Tren deforestasi yang menurun 75% selama 2019-2020 harus dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya.

Nah, peran swasta dalam mencegah deforestasi amat besar. Sebab, sekitar 9,8 juta hektar hutan alam Indonesia berada di dalam konsesi perusahaan dan kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) yang dikelola pemerintah daerah.

Implementasi prinsip pengelolaan hutan lestari menjadi isu penting yang harus dilaksanakan pemegang konsesi dari sektor perkebunan, pertanian, maupun hutan tanaman industri (HTI) seperti tanaman akasia. Pengusaha sektor HTI, misalnya, harus memastikan angka penebangan setiap tahunnya tidak melampaui tingkat pertumbuhan alami hutan tersebut.

3. Restorasi hutan sekunder

Regenerasi hutan dengan memulihkan hutan alam sekunder juga menjadi kunci keberhasilan penyerapan karbon. Hutan sekunder adalah hutan yang terbentuk secara alami setelah terjadi kerusakan ataupun perubahan bentangnya akibat aktivitas manusia.

Upaya restorasi menjadi penting karena berdasarkan catatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, angka deforestasi hutan sekunder selama 2019-2020 mencapai 104,4 ribu hektare. Angka ini lebih tinggi dibandingkan kawasan hutan primer (hutan yang belum terdampak aktivitas manusia) dalam periode tersebut di Indonesia.

Indonesia membutuhkan setidaknya restorasi seluas 1,7 juta hektar hutan sekunder untuk mencapai kondisi bebas emisi sembilan tahun mendatang. Penanaman kembali pada area-area terdeforestasi dan terdegradasi baik ekosistem hutan dan non-hutan untuk memulihkan ekosistem, juga menaikkan angka penyerapan karbon.

4. Pendanaan negara maju

Langkah strategis lainnya untuk mendukung ambisi net-sink adalah pengembangan kapasitas para pihak, serta menggalang pendanaan negara maju.

Pemerintah dapat mengembangkan model-model kemitraan internasional untuk mendapatkan pembayaran berbasis kinerja (result based payment) seperti program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (_Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+).

Pola kemitraan yang adil pun mesti dijaga. Misalnya, mekanisme pembayaran yang dilakukan negara maju tidak bersifat tukar guling atas perhitungan karbon di Indonesia.

Adapun target yang ditetapkan Indonesia dalam strategi kehutanan LTS-LCCR masih bersifat umum. Pemerintah perlu melengkapinya dengan pedoman pelaksanaan yang lebih rinci yang dapat dievaluasi secara kuantitatif maupun spasial.

Berbagai strategi pengurangan emisi, terutama sektor kehutanan, juga harus diintegrasikan dengan perencanaan strategis lainnya. Misalnya rencana tata ruang wilayah (RTRW), perencanaan pembangunan nasional di tingkat pusat, maupun perencanaan strategis dari institusi pemerintahan dan lembaga tertentu.

Agar sejalan dengan visi Indonesia 2045 menjadi negara maju, upaya pencapaian net sink sektor kehutanan dan lahan pada tahun 2030 juga harus memberikan kontribusi ekonomi, serta mendorong transisi ke arah ekonomi hijau di tingkat nasional maupun di daerah-daerah.


COP 26: konferensi akbar seputar iklim di dunia

Artikel ini adalah bagian dari liputan The Conversation tentang COP 26, konferensi iklim Glasgow, oleh para ahli dari seluruh dunia.
_Di tengah gelombang berita dan cerita iklim yang meningkat, The Conversation hadir untuk menjernihkan suasana dan memastikan Anda mendapatkan informasi yang dapat dipercaya.The Conversation


Mahawan Karuniasa, Dosen Program Studi Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation.

Bagi pembaca yang ingin berbagi inspirasi dan motivasi dengan Penulis hubungi

Blog: www.ArdaDinata.com   FB: ARDA DINATA Twitter: @ardadinata Instagram: @arda.dinata Telegram: ardadinata 


Inspirasi
PASANG IKLAN DI SINI!
(MURAH SESUAI BUDGET ANDA)

"Komponen sektor kehutanan dan lahan sebenarnya juga dapat dimanfaatkan menjadi sumber penyerapan karbon. Caranya melalui regenerasi hutan sekunder (hutan alam yang tak utuh), pengembangan hutan tanaman industri, pengembangan tanaman perennial (tanaman tahunan seperti kelor, pepaya), serta penanaman hutan tanpa rotasi."

4 langkah penting agar upaya hutan bebas emisi pada 2030 tak cuma sekadar target
Oleh: Mahawan Karuniasa, Universitas Indonesia

Pekan lalu, Indonesia bersama lebih dari 100 pemimpin negara menyepakati Leaders Declaration on Forests and Land Use. Salah satu komitmen Indonesia dalam deklarasi ini adalah mencapai net-sink emission atau sektor kehutanan dan pengunaan lahan (Forestry and Land Use/FOLU) yang bebas emisi pada 2030.

Deklarasi Indonesia sejalan dengan rencana pemerintah dalam strategi jangka panjang rendah karbon dan ketahanan iklim (Long Term Strategi for Low Carbon and Climate Resilience 2050/LTS-LCCR). Target tersebut diharapkan dapat berkontribusi untuk meredam laju kenaikan suhu bumi di angka 2 derajat Celcius pada 2050.

Berdasarkan dokumen tersebut, strategi pemenuhan target net Sink FOLU ditempuh melalui upaya pencegahan pelepasan karbon yang secara signifikan menyumbang emisi. Di antaranya adalah dekomposisi gambut (penguraian komponen organik), kebakaran gambut, serta deforestasi.

Komponen sektor kehutanan dan lahan sebenarnya juga dapat dimanfaatkan menjadi sumber penyerapan karbon. Caranya melalui regenerasi hutan sekunder (hutan alam yang tak utuh), pengembangan hutan tanaman industri, pengembangan tanaman perennial (tanaman tahunan seperti kelor, pepaya), serta penanaman hutan tanpa rotasi.


Setidaknya ada empat langkah yang perlu dilakukan secara konsisten oleh pemerintah Indonesia agar pengurangan emisi sektor FOLU sesuai target.

1. Restorasi lahan gambut

Guna menekan emisi dari proses dekomposisi dan kebakaran gambut ke titik nol, perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut sangat strategis.

Sebab, angka emisi dari dekomposisi dan kebakaran gambut mencapai 50% dari total emisi kehutanan dan pertanian.

Dua hal tersebut dapat tercapai melalui restorasi lahan gambut minimum seluas 2,7 juta hektar pada tahun 2030.

Upaya restorasi perlu dilakukan terintegrasi dengan perencanaan keseluruhan ekosistem gambut melalui Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG).

Melalui rencana tersebut, upaya pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan ekosistem gambut dapat disusun secara komprehensif. Penyusunan dan pelaksanaan dokumen tersebut harus dilakukan secara terintegrasi dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.

2. Menekan angka deforestasi di konsesi swasta

Komponen sumber emisi kedua adalah deforestasi. Dalam strategi jangka panjang sektor kehutanan, Indonesia menargetkan pencegahan lebih dari 3 juta hektar hutan dari deforestasi pada tahun 2030.

Target ini dapat dicapai jika Indonesia terus konsisten menekan angka deforestasi. Tren deforestasi yang menurun 75% selama 2019-2020 harus dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya.

Nah, peran swasta dalam mencegah deforestasi amat besar. Sebab, sekitar 9,8 juta hektar hutan alam Indonesia berada di dalam konsesi perusahaan dan kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) yang dikelola pemerintah daerah.

Implementasi prinsip pengelolaan hutan lestari menjadi isu penting yang harus dilaksanakan pemegang konsesi dari sektor perkebunan, pertanian, maupun hutan tanaman industri (HTI) seperti tanaman akasia. Pengusaha sektor HTI, misalnya, harus memastikan angka penebangan setiap tahunnya tidak melampaui tingkat pertumbuhan alami hutan tersebut.

3. Restorasi hutan sekunder

Regenerasi hutan dengan memulihkan hutan alam sekunder juga menjadi kunci keberhasilan penyerapan karbon. Hutan sekunder adalah hutan yang terbentuk secara alami setelah terjadi kerusakan ataupun perubahan bentangnya akibat aktivitas manusia.

Upaya restorasi menjadi penting karena berdasarkan catatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, angka deforestasi hutan sekunder selama 2019-2020 mencapai 104,4 ribu hektare. Angka ini lebih tinggi dibandingkan kawasan hutan primer (hutan yang belum terdampak aktivitas manusia) dalam periode tersebut di Indonesia.

Indonesia membutuhkan setidaknya restorasi seluas 1,7 juta hektar hutan sekunder untuk mencapai kondisi bebas emisi sembilan tahun mendatang. Penanaman kembali pada area-area terdeforestasi dan terdegradasi baik ekosistem hutan dan non-hutan untuk memulihkan ekosistem, juga menaikkan angka penyerapan karbon.

4. Pendanaan negara maju

Langkah strategis lainnya untuk mendukung ambisi net-sink adalah pengembangan kapasitas para pihak, serta menggalang pendanaan negara maju.

Pemerintah dapat mengembangkan model-model kemitraan internasional untuk mendapatkan pembayaran berbasis kinerja (result based payment) seperti program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (_Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+).

Pola kemitraan yang adil pun mesti dijaga. Misalnya, mekanisme pembayaran yang dilakukan negara maju tidak bersifat tukar guling atas perhitungan karbon di Indonesia.

Adapun target yang ditetapkan Indonesia dalam strategi kehutanan LTS-LCCR masih bersifat umum. Pemerintah perlu melengkapinya dengan pedoman pelaksanaan yang lebih rinci yang dapat dievaluasi secara kuantitatif maupun spasial.

Berbagai strategi pengurangan emisi, terutama sektor kehutanan, juga harus diintegrasikan dengan perencanaan strategis lainnya. Misalnya rencana tata ruang wilayah (RTRW), perencanaan pembangunan nasional di tingkat pusat, maupun perencanaan strategis dari institusi pemerintahan dan lembaga tertentu.

Agar sejalan dengan visi Indonesia 2045 menjadi negara maju, upaya pencapaian net sink sektor kehutanan dan lahan pada tahun 2030 juga harus memberikan kontribusi ekonomi, serta mendorong transisi ke arah ekonomi hijau di tingkat nasional maupun di daerah-daerah.


COP 26: konferensi akbar seputar iklim di dunia

Artikel ini adalah bagian dari liputan The Conversation tentang COP 26, konferensi iklim Glasgow, oleh para ahli dari seluruh dunia.
_Di tengah gelombang berita dan cerita iklim yang meningkat, The Conversation hadir untuk menjernihkan suasana dan memastikan Anda mendapatkan informasi yang dapat dipercaya.The Conversation


Mahawan Karuniasa, Dosen Program Studi Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation.

Bagi pembaca yang ingin berbagi inspirasi dan motivasi dengan Penulis hubungi

Blog: www.ArdaDinata.com   FB: ARDA DINATA Twitter: @ardadinata Instagram: @arda.dinata Telegram: ardadinata 

Bagaimana kita mengatasi persoalan sampah sisa makanan yang turut memperparah perubahan iklim?
Lihat Detail

Bagaimana kita mengatasi persoalan sampah sisa makanan yang turut memperparah perubahan iklim?


Inspirasi
PASANG IKLAN DI SINI!
(MURAH SESUAI BUDGET ANDA)
"Ketika seluruh sampah telah terpilah, maka cara selanjutnya adalah menerapkan tarif sampah berdasarkan berat. Harapannya, masyarakat dapat mengurangi volume sampah – salah satunya bisa melalui pengomposan mandiri – supaya pembayaran tarifnya lebih murah."

4 langkah penting agar upaya hutan bebas emisi pada 2030 tak cuma sekadar target

Oleh: Bella Nathania, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Tren emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor limbah, termasuk di antaranya sampah sisa makanan, kian mengkhawatirkan. Selama 2010-2019, angkanya naik hingga 65% dari sekitar 87,6 ribu ke 134,1 ribu gigagram setara CO2/GgCO2e (sekitar 87,6 ke 134,1 megaton setara CO2/MtCO2e).

Menyikapi persoalan tersebut, melalui janji iklim dalam Nationally Determined Contribution (NDC) yang diperbarui, Indonesia berupaya menurunkan emisi sektor limbah sebesar 0,38% atau 11 MtCO2e tanpa bantuan internasional dari proyeksi emisi mulai dari tahun 2010. Dalam skenario adanya bantuan, target penurunan emisi sektor ini sebesar 1,4% atau 40 MtCO2e.

Terdapat tiga langkah mitigasi yang hendak dilakukan oleh pemerintah: pemanfaatan sampah organik menjadi gas melalui proses dekomposisi di tempat pembuangan akhir (TPA); pengomposan, upaya daur ulang, penggunaan ulang, dan pengurangan (reduce, reuse, recycle atau 3R) sampah kertas; serta membangun pembangkit listrik berbahan bakar pelet (bahan yang dipadatkan) sampah.


Berdasarkan langkah tersebut, pemerintah tampak belum memprioritaskan penanganan sampah sisa makanan sebagai salah upaya mitigasi perubahan iklim.

Padahal, sampah sisa makanan memiliki komposisi tertinggi dari seluruh jenis sampah di Indonesia (40,2%). Pemerintah justru fokus pada penanganan sampah kertas yang hanya menempati posisi keempat (14%) setelah sisa makanan, plastik, dan kayu/ranting/daun.

Selain itu, sampah sisa makanan memiliki kandungan karbon yang bahkan lebih tinggi ketimbang kertas. Semakin tinggi kandungan karbon, maka akan mempercepat laju pembentukan gas metana.

Persoalan ini pun menjadi berhubungan karena gas metana mendominasi (sekitar 90%) emisi yang dihasilkan sektor limbah. Emisi ini 25 kali lipat lebih buruk dibandingkan karbon dioksida dalam kurun waktu 100 tahun karena lebih memerangkap radiasi sinar matahari ke permukaan bumi.

Pengelolaan sampah jauh dari ideal

Indonesia menyinggung rencana pemanfaatan gas metana dari TPA untuk menyalakan kompor rumah tangga ataupun pembangkit listrik.

Sayang, metode pemanfaatan gas metana di tempat masih jauh dari ideal. Sebagian besar TPA di Indonesia masih menggunakan sistem pembuangan terbuka. Sementara, gas baru akan terbentuk maksimal ketika TPA menggunakan sistem sanitary landfill atau menumpuk sampah pada cekungan lalu menutupnya kembali dengan tanah.

Pemerintah seharusnya telah meninggalkan sistem ini pada 2008, satu tahun setelah diundangkannya Undang Undang Pengelolaan Sampah yang melarang TPA dengan sistem pembuangan terbuka.

Selain metode penimbunan, persoalan sampah lainnya ada pada aspek pengangkutan dari rumah atau kawasan tertentu menuju TPA. Emisi berasal dari truk pengangkut sampah yang sebagian besar berbahan bakar diesel.

Berdasarkan studi, di Kota Taipei, Taiwan, pengangkutan 556.700 ton sampah menghasilkan 2.747 metrik ton emisi gas rumah kaca.

Nah, sebagai perbandingan, di Indonesia ada 64 juta ton sampah per tahun atau kurang lebih 128 kali lebih banyak dari sampah yang diangkut di Kota Taipei.

Tentu angka ini bukan merupakan gambaran yang utuh. Sejumlah faktor mempengaruhi tinggi rendahnya emisi, seperti usia kendaraan, kualitas bahan bakar, cara mengemudi, jarak tempuh, serta efisiensi jalur pengangkutan sampah.

Solusinya berhulu dari pemilahan

Undang Undang Pengelolaan Sampah dan peraturan turunannya telah mewajibkan setiap orang untuk melakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya.

Sampah yang dipilah dikelompokkan menjadi paling sedikit lima jenis: 1) sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; 2) sampah yang mudah terurai – termasuk sampah sisa makanan; 3) sampah yang dapat digunakan kembali; 4) sampah yang dapat didaur ulang; 5) sampah lainnya.

Selain pemilahan, Peraturan Pemerintah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenisnya juga mewajibkan setiap orang untuk melakukan pengomposan.

Karena itu, tantangan terbesar dalam pengurangan sampah sisa makanan adalah mendorong pelaksanaan aturan pemilahan dan pengolahannya.

Pemerintah daerah dapat menerbitkan regulasi teknis yang mewajibkan petugas untuk hanya mengangkut sampah yang telah terpilah – seperti yang diatur di Kota Cimahi, Jawa Barat.

Di Jakarta, ada sanksi administratif yang bentuknya diputuskan oleh ketua Rukun Warga (RW) setempat bagi warga yang tak melakukan pemilahan sampah. Sanksi administratif juga dikenakan bagi pengelola fasilitas umum, fasilitas sosial, kawasan komersial, kawasan permukiman, kawasan khusus, dan kawasan industri yang melakukan pelanggaran serupa.

Ketika seluruh sampah telah terpilah, maka cara selanjutnya adalah menerapkan tarif sampah berdasarkan berat. Harapannya, masyarakat dapat mengurangi volume sampah – salah satunya bisa melalui pengomposan mandiri – supaya pembayaran tarifnya lebih murah.

Pemerintah daerah juga dapat memberikan insentif kepada masyarakat yang melakukan pengomposan. Misal dengan membeli kompos yang dihasilkan oleh masyarakat. Dananya ini dapat berasal dari selisih biaya operasional pengangkutan sampah dan TPA yang dapat dihemat karena yang pengiriman sampah sudah berkurang.

Selain itu, pemerintah juga dapat menerbitkan kebijakan yang mendorong pembangunan bank makanan. Lembaga yang belakangan marak bermunculan ini berperan mengumpulkan makanan-makanan yang masih aman dikonsumsi untuk didistribusikan kepada warga yang membutuhkan. Kebijakan ini dapat mengatasi dua persoalan sekaligus: mubazir pangan dan kelaparan.

Cara terakhir, pemerintah dapat melarang pembuangan sampah sisa makan di TPA sebagaimana yang telah diterapkan di negara bagian Vermont, Amerika Serikat.

Ketika sampah sisa makanan dapat dikurangi semaksimal mungkin oleh pemerintah, emisi gas rumah kaca juga akan berkurang secara signifikan.


COP 26: konferensi akbar seputar iklim di dunia

Artikel ini adalah bagian dari liputan The Conversation tentang COP 26, konferensi iklim Glasgow, oleh para ahli dari seluruh dunia.
Di tengah gelombang berita dan cerita iklim yang meningkat, The Conversation hadir untuk menjernihkan suasana dan memastikan Anda mendapatkan informasi yang dapat dipercaya.The Conversation


Bella Nathania, Researcher, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation

Bagi pembaca yang ingin berbagi inspirasi dan motivasi dengan Penulis hubungi

Blog: www.ArdaDinata.com   FB: ARDA DINATA Twitter: @ardadinata Instagram: @arda.dinata Telegram: ardadinata


Inspirasi
PASANG IKLAN DI SINI!
(MURAH SESUAI BUDGET ANDA)
"Ketika seluruh sampah telah terpilah, maka cara selanjutnya adalah menerapkan tarif sampah berdasarkan berat. Harapannya, masyarakat dapat mengurangi volume sampah – salah satunya bisa melalui pengomposan mandiri – supaya pembayaran tarifnya lebih murah."

4 langkah penting agar upaya hutan bebas emisi pada 2030 tak cuma sekadar target

Oleh: Bella Nathania, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Tren emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor limbah, termasuk di antaranya sampah sisa makanan, kian mengkhawatirkan. Selama 2010-2019, angkanya naik hingga 65% dari sekitar 87,6 ribu ke 134,1 ribu gigagram setara CO2/GgCO2e (sekitar 87,6 ke 134,1 megaton setara CO2/MtCO2e).

Menyikapi persoalan tersebut, melalui janji iklim dalam Nationally Determined Contribution (NDC) yang diperbarui, Indonesia berupaya menurunkan emisi sektor limbah sebesar 0,38% atau 11 MtCO2e tanpa bantuan internasional dari proyeksi emisi mulai dari tahun 2010. Dalam skenario adanya bantuan, target penurunan emisi sektor ini sebesar 1,4% atau 40 MtCO2e.

Terdapat tiga langkah mitigasi yang hendak dilakukan oleh pemerintah: pemanfaatan sampah organik menjadi gas melalui proses dekomposisi di tempat pembuangan akhir (TPA); pengomposan, upaya daur ulang, penggunaan ulang, dan pengurangan (reduce, reuse, recycle atau 3R) sampah kertas; serta membangun pembangkit listrik berbahan bakar pelet (bahan yang dipadatkan) sampah.


Berdasarkan langkah tersebut, pemerintah tampak belum memprioritaskan penanganan sampah sisa makanan sebagai salah upaya mitigasi perubahan iklim.

Padahal, sampah sisa makanan memiliki komposisi tertinggi dari seluruh jenis sampah di Indonesia (40,2%). Pemerintah justru fokus pada penanganan sampah kertas yang hanya menempati posisi keempat (14%) setelah sisa makanan, plastik, dan kayu/ranting/daun.

Selain itu, sampah sisa makanan memiliki kandungan karbon yang bahkan lebih tinggi ketimbang kertas. Semakin tinggi kandungan karbon, maka akan mempercepat laju pembentukan gas metana.

Persoalan ini pun menjadi berhubungan karena gas metana mendominasi (sekitar 90%) emisi yang dihasilkan sektor limbah. Emisi ini 25 kali lipat lebih buruk dibandingkan karbon dioksida dalam kurun waktu 100 tahun karena lebih memerangkap radiasi sinar matahari ke permukaan bumi.

Pengelolaan sampah jauh dari ideal

Indonesia menyinggung rencana pemanfaatan gas metana dari TPA untuk menyalakan kompor rumah tangga ataupun pembangkit listrik.

Sayang, metode pemanfaatan gas metana di tempat masih jauh dari ideal. Sebagian besar TPA di Indonesia masih menggunakan sistem pembuangan terbuka. Sementara, gas baru akan terbentuk maksimal ketika TPA menggunakan sistem sanitary landfill atau menumpuk sampah pada cekungan lalu menutupnya kembali dengan tanah.

Pemerintah seharusnya telah meninggalkan sistem ini pada 2008, satu tahun setelah diundangkannya Undang Undang Pengelolaan Sampah yang melarang TPA dengan sistem pembuangan terbuka.

Selain metode penimbunan, persoalan sampah lainnya ada pada aspek pengangkutan dari rumah atau kawasan tertentu menuju TPA. Emisi berasal dari truk pengangkut sampah yang sebagian besar berbahan bakar diesel.

Berdasarkan studi, di Kota Taipei, Taiwan, pengangkutan 556.700 ton sampah menghasilkan 2.747 metrik ton emisi gas rumah kaca.

Nah, sebagai perbandingan, di Indonesia ada 64 juta ton sampah per tahun atau kurang lebih 128 kali lebih banyak dari sampah yang diangkut di Kota Taipei.

Tentu angka ini bukan merupakan gambaran yang utuh. Sejumlah faktor mempengaruhi tinggi rendahnya emisi, seperti usia kendaraan, kualitas bahan bakar, cara mengemudi, jarak tempuh, serta efisiensi jalur pengangkutan sampah.

Solusinya berhulu dari pemilahan

Undang Undang Pengelolaan Sampah dan peraturan turunannya telah mewajibkan setiap orang untuk melakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya.

Sampah yang dipilah dikelompokkan menjadi paling sedikit lima jenis: 1) sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; 2) sampah yang mudah terurai – termasuk sampah sisa makanan; 3) sampah yang dapat digunakan kembali; 4) sampah yang dapat didaur ulang; 5) sampah lainnya.

Selain pemilahan, Peraturan Pemerintah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenisnya juga mewajibkan setiap orang untuk melakukan pengomposan.

Karena itu, tantangan terbesar dalam pengurangan sampah sisa makanan adalah mendorong pelaksanaan aturan pemilahan dan pengolahannya.

Pemerintah daerah dapat menerbitkan regulasi teknis yang mewajibkan petugas untuk hanya mengangkut sampah yang telah terpilah – seperti yang diatur di Kota Cimahi, Jawa Barat.

Di Jakarta, ada sanksi administratif yang bentuknya diputuskan oleh ketua Rukun Warga (RW) setempat bagi warga yang tak melakukan pemilahan sampah. Sanksi administratif juga dikenakan bagi pengelola fasilitas umum, fasilitas sosial, kawasan komersial, kawasan permukiman, kawasan khusus, dan kawasan industri yang melakukan pelanggaran serupa.

Ketika seluruh sampah telah terpilah, maka cara selanjutnya adalah menerapkan tarif sampah berdasarkan berat. Harapannya, masyarakat dapat mengurangi volume sampah – salah satunya bisa melalui pengomposan mandiri – supaya pembayaran tarifnya lebih murah.

Pemerintah daerah juga dapat memberikan insentif kepada masyarakat yang melakukan pengomposan. Misal dengan membeli kompos yang dihasilkan oleh masyarakat. Dananya ini dapat berasal dari selisih biaya operasional pengangkutan sampah dan TPA yang dapat dihemat karena yang pengiriman sampah sudah berkurang.

Selain itu, pemerintah juga dapat menerbitkan kebijakan yang mendorong pembangunan bank makanan. Lembaga yang belakangan marak bermunculan ini berperan mengumpulkan makanan-makanan yang masih aman dikonsumsi untuk didistribusikan kepada warga yang membutuhkan. Kebijakan ini dapat mengatasi dua persoalan sekaligus: mubazir pangan dan kelaparan.

Cara terakhir, pemerintah dapat melarang pembuangan sampah sisa makan di TPA sebagaimana yang telah diterapkan di negara bagian Vermont, Amerika Serikat.

Ketika sampah sisa makanan dapat dikurangi semaksimal mungkin oleh pemerintah, emisi gas rumah kaca juga akan berkurang secara signifikan.


COP 26: konferensi akbar seputar iklim di dunia

Artikel ini adalah bagian dari liputan The Conversation tentang COP 26, konferensi iklim Glasgow, oleh para ahli dari seluruh dunia.
Di tengah gelombang berita dan cerita iklim yang meningkat, The Conversation hadir untuk menjernihkan suasana dan memastikan Anda mendapatkan informasi yang dapat dipercaya.The Conversation


Bella Nathania, Researcher, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation

Bagi pembaca yang ingin berbagi inspirasi dan motivasi dengan Penulis hubungi

Blog: www.ArdaDinata.com   FB: ARDA DINATA Twitter: @ardadinata Instagram: @arda.dinata Telegram: ardadinata

Bagaimana Wajah Pagimu?
Lihat Detail

Bagaimana Wajah Pagimu?


Inspirasi
PASANG IKLAN DI SINI!
(MURAH SESUAI BUDGET ANDA)

"Jangan sia-siakan kesempatan dan ilmu yang sudah kita miliki. Segera praktikkan. Belajar sambil praktik akan berbuah kesempurnaan hasil. "


Bagaimana wajah pagimu?

Wajahmu seperti pagi ini. Perilakunya sempurna seperti warna cahaya pagi yang menyehatkan dan menumbuhkan kebaikan. Aku merasakan cahaya pagimu.


Alunan nada kehidupan tergambar dari ritme perilaku anak manusia. Penuh warna. Siapa pun punya andil dalam kehidupan di lingkungannya. Untuk itu, begitu penting kita berperilaku yang terbaik. Sebab, kebaikan dan keburukan itu akan berpulang pada diri kita yang menyebarkannya.

Ada berbagai kebiasaan yang kecil sekalipun akan membentuk jiwa dan keperibadian kita. Inilah pembelajaran buat siapapun dalam mendidik karakter seseorang, akan lebih baik bila hal itu dimulai dari diri kita. Inilah pendidikan dengan contoh nyata. Dan hasilnya, saya yakin akan lebih nyata.

Hal tersebut, saya yakini berlaku dalam menggerakkan komponen masyarakat. Kita selaku orang yang menggerakan harus terlebih dahulu berperilaku seperti goal yang kita inginkan tersebut. Tidak ada kata yang lebih indah dari keberhasilan gerakan yang terlahir dari kesadaran sendiri.

Ayo, jangan sia-siakan kesempatan dan ilmu yang sudah kita miliki. Segera praktikkan. Belajar sambil praktik akan berbuah kesempurnaan hasil. Tidak mengawang-awang pada tataran teori. 

Jadi, mari segera aplikasikan segala ilmu yang sudah dimiliki dalam kehidupan sehari-hari. Karya nyata Anda, sangat dinantikan. Inilah sejatinya gerakan nyata perubahan menuju Indonesia lebih baik dan maju.

Bagaimana menurut Anda?

#

Arda Dinata, Peneliti dan Pendiri Majelis Inspirasi Al-Quran dan Realitas Alam (MIQRA) Indonesia, www.MiqraIndonesia.com.

Bagi pembaca yang ingin berbagi inspirasi dan motivasi dengan Penulis hubungi
| www.ArdaDinata.com: Share, Reference & Education | 
Peneliti, penulis, dan motivator penulisan di media massa | 
Blog: www.ArdaDinata.com   FB: ARDA DINATA 
 Twitter: @ardadinata Instagram: @arda.dinata Telegram: ardadinata 

Inspirasi
PASANG IKLAN DI SINI!
(MURAH SESUAI BUDGET ANDA)

"Jangan sia-siakan kesempatan dan ilmu yang sudah kita miliki. Segera praktikkan. Belajar sambil praktik akan berbuah kesempurnaan hasil. "


Bagaimana wajah pagimu?

Wajahmu seperti pagi ini. Perilakunya sempurna seperti warna cahaya pagi yang menyehatkan dan menumbuhkan kebaikan. Aku merasakan cahaya pagimu.


Alunan nada kehidupan tergambar dari ritme perilaku anak manusia. Penuh warna. Siapa pun punya andil dalam kehidupan di lingkungannya. Untuk itu, begitu penting kita berperilaku yang terbaik. Sebab, kebaikan dan keburukan itu akan berpulang pada diri kita yang menyebarkannya.

Ada berbagai kebiasaan yang kecil sekalipun akan membentuk jiwa dan keperibadian kita. Inilah pembelajaran buat siapapun dalam mendidik karakter seseorang, akan lebih baik bila hal itu dimulai dari diri kita. Inilah pendidikan dengan contoh nyata. Dan hasilnya, saya yakin akan lebih nyata.

Hal tersebut, saya yakini berlaku dalam menggerakkan komponen masyarakat. Kita selaku orang yang menggerakan harus terlebih dahulu berperilaku seperti goal yang kita inginkan tersebut. Tidak ada kata yang lebih indah dari keberhasilan gerakan yang terlahir dari kesadaran sendiri.

Ayo, jangan sia-siakan kesempatan dan ilmu yang sudah kita miliki. Segera praktikkan. Belajar sambil praktik akan berbuah kesempurnaan hasil. Tidak mengawang-awang pada tataran teori. 

Jadi, mari segera aplikasikan segala ilmu yang sudah dimiliki dalam kehidupan sehari-hari. Karya nyata Anda, sangat dinantikan. Inilah sejatinya gerakan nyata perubahan menuju Indonesia lebih baik dan maju.

Bagaimana menurut Anda?

#

Arda Dinata, Peneliti dan Pendiri Majelis Inspirasi Al-Quran dan Realitas Alam (MIQRA) Indonesia, www.MiqraIndonesia.com.

Bagi pembaca yang ingin berbagi inspirasi dan motivasi dengan Penulis hubungi
| www.ArdaDinata.com: Share, Reference & Education | 
Peneliti, penulis, dan motivator penulisan di media massa | 
Blog: www.ArdaDinata.com   FB: ARDA DINATA 
 Twitter: @ardadinata Instagram: @arda.dinata Telegram: ardadinata 
Daftar Isi Artikel Klik di Sini!


EBOOK: KESLING, MOTIVASI & PENGEMBANGAN DIRI

|HOME |ARDA PUBLISHING HOUSE |MIQRA INDONESIA |OPINI |OPTIMIS |SEHAT |KELUARGA |SPIRIT |IBROH |JURNALISTIK |BUKU |JURNAL |LINGKUNGAN |DUNIA NYAMUK |NEWS MIQRA |BISNIS |PROFIL |ARDA TV|